KOPITU DENPASAR

Wajib pajak perlu memahami bahwa pemanfaatan PPh final UMKM sebesar 0,5% ada jangka waktunya. Hal ini diatur dalam PP 23/2018 yang sudah diperbarui dengan PP 55/2022. Yang perlu dipahami, penghitungan jangka waktu ini berdasarkan waktu terdaftar wajib pajak, bukan sejak perubahan Klasifikasi Lapangan Usaha KLU. Penjelasan tersebut disampaikan contact center Ditjen Pajak DJP saat menjawab pertanyaan netizen. "Jika orang pribadi sudah punya NPWP sejak lama dengan status KLU-nya sebagai karyawan, tetapi tahun depan ingin berbisnis UMKM apakah boleh menggunakan PPh final [dengan mengubah KLU?" tanya wajib pajak tersebut, dikutip pada Kamis 5/12/2024

Jakarta, 25 November 2024 – Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu (KOPITU) merayakan hari jadi yang ke-6 di Warung Zamzam, Halim Raya, dengan penuh semangat dan komitmen untuk mendorong UMKM Indonesia menuju pasar global. Acara ini dihadiri oleh hampir seluruh jajaran pengurus KOPITU, termasuk Ketua Umum Yoyok Pitoyo, Ketua Dewan Penasehat Dr. Fuad, Wakil Ketua Umum Bidang IT Ari Gunawan, Wakil Ketua Umum Bidang Pelatihan dan Sertifikasi Hartiyah, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Peternakan & Perikanan Prof. Muh Winugroho, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Dr. Yulizar, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Dr. Anjar Prihantoro, Wakil Ketua Umum Bidang Media Alloy serta beberapa pengurus lainnya dan para tamu undangan.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) berencana untuk membuka 1,2 juta kuota sertifikasi halal gratis (Sehati) bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di tahun 2025. Kepala BPJH Haikal Hassan Baras mengatakan, pemerintah tahun lalu telah mengeluarkan satu juta sertifikat halal gratis bagi UMK. Pihaknya pun akan menambah kuota tersebut untuk tahun 2025.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan penghapusan utang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024. Meski begitu, tidak semua utang UMKM dapat dihapus. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan ada sejumlah kriteria utang yang dapat dihapus. Contohnya pelaku UMKM yang terimbas bencana alam, sehingga tidak dapat membayarkan utangnya.

Wajib pajak tengah menanti penerapan penuh system perpajakan baru bernama coretax system. Rencananya, sistem administrasi pajak canggih ini, akan diimplementasikan mulai 1 Januari 2025 mendatang.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman buka suara terkait pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% mulai tahun 2025 nanti. Besaran PPN ini naik 1% dari tarif yang berlaku saat ini, 11%. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mengatakan, kenaikan PPN ini akan berdampak pada harga produk makanan dan minuman (mamin) olahan yang harus dibayar konsumen.